31
Mar
09

kode etik jurnalisme

(black in news)Kebebasan pers sering disalah artikan dengan menganggap kaidah kebebasan pers
berlaku untuk seluruh informasi yang dijadikan informasi media massa. Untuk itu perlu
disikapi pengertian dasar yang membedakan antara kebebasan pers (freedom of the press)
dengan kebebasan ekspresi (freedom of the expression). Kedua macam kebebasan ini
merupakan hak dasar, tetapi memiliki signifikansi kontekstual yang berbeda. Kebebasan pers
berkonteks kepada kehidupan publik, sedang kebebasan ekspresi berkonteks kepada
kehidupan kultural.
Secara sederhana dapat dilihat bahwa masing-masing kebebasan ini membawa
konsekuensi terhadap informasi yang disampaikan, yaitu informasi jurnalisme dan informasi
hiburan. Informasi jurnalisme berkaitan dengan kebebasan pers, merupakan basis dalam
kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (sharing) dalam proses
demokrasi kehidupan negara. Sedangkan signifikansi informasi hiburan dalam konteks
kebebasan ekspresi adalah dalam peningkatan penghayatan nilai dan sharing dalam
kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikis,
sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan sharing dalam kehidupan kultural.
Dengan demikian kebebasan pers dan kebebasan ekspresi merupakan berkah dari hak
warga agar dapat “memperkaya” hidupnya dalam kehidupan publik dan kehidupan kultural.
Kehidupan publik dan kultural ini merupakan ruang yang di dalamnya warga masyarakat
dapat ikut ambil bagian (sharing) dalam kehidupan negara dan masyarakat.
Pada sisi penyelenggaraan media pers, masalah mendasar kebebasan pers menyangkut
kaidah informasi jurnalisme. Konsep tentang kelayakan informasi sering bersifat pragmatis
untuk tujuan manajemen, tidak dalam konteks azas kebebasan pers. Padahal kaidah informasi
jurnalisme perlu dilihat dari dua sisi, pertama informasi yang dicari dan disampaikan
merupakan masalah publik, dan kedua, informasi memiliki signifikansi berkonteks pada
kehidupan publik. Untuk itu perlu dibedakan sifat fakta yang dijadikan informasi, yaitu antara
Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering
dicampur-adukkan. Informasi berupa sinetron, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks
kebebasan ekspresi, karenanya penilaian dan wacana yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika,
berbeda halnya dengan informasi publik yang bertolak dari etika dan epistemologi.
fakta privat dengan fakta publik. Adakalanya fakta privat seseorang dalam jabatan publik,
memiliki signifikansi dalam kehidupan publik sehingga dapat menjadi informasi jurnalisme.
Tetapi kebebasan pers untuk ini tetap terikat pada kaidah hukum, sejauh mana memang fakta
privat dari pejabat publik tersebut dapat disebarkan. Sementara fakta privat yang tidak
memiliki signifikan dalam kehidupan publik, mungkin saja menjadi informasi media massa
yang memiliki nilai human interest, bukan sebagai informasi jurnalisme tetapi informasi
hiburan.
Kebebasan pers bertumpu pada hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi
publik dan menyatakan pendapat tentang masalah publik (black Community). Karenanya warga masyarakat harus
bebas dari tekanan kekuasaan eksternal, baik dari negara maupun masyarakat (kekuasaan
kapitalisme dan komunalisme). Kedua dimensi hak warga negara ini saling bertalian karena
menjadi dasar dalam keberadaan dan sharing warga dalam kehidupan publik. Pada tahap
pertama, agar dapat sharing warga harus memiliki pemikiran dan pendapat rasional tentang
masalah publik yang aktual. Untuk itu, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat
informasi yang benar mengenai masalah tersebut. Seluruh norma yang mendasari orientasi
eksistensial institusi pers harus dapat dikembalikan pada orientasi dasar ini, agar media pers
dapat menjadi zona netral yang memungkinkan warga memperoleh informasi yang benar.
Konsep tentang informasi yang benar menyentuh masalah hakiki dalam kerja
jurnalisme, yaitu kebenaran (truthness). Konsep kebenaran menuntut kaidah etis dan
epistemologis. Etik mengandung orientasi normatif jurnalisme, sementara epistemologi
mengandung prinsip metodologi dalam prosedur teknis jurnalisme. Kedua kaidah merupakan
dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, kaidah etis dirujuk dari kode etik
(code of ethics) bersifat normatif dan universal sebagai kewajiban moral yang harus
dijalankan oleh institusi pers. Sementara epistemologi diwujudkan melalui langkah
metodologis berdasarkan kode perilaku (code of conduct) bersifat praksis dan spesifik bagi
setiap jurnalis dalam lingkup institusi persnya.
Dari sini kiranya dapat dibedakan tataran kode etik dan kode perilaku. Sifat normatif
dan universal dari kode etik menuntut kesadaran etis pada tataran eksistensial untuk dapat
dihayati oleh pelaku. Nilai dari kode etik bertumpu kepada rasa malu dan bersalah
(shamefully and guilty feeling) dari hati nurani. Kalau pelaku adalah manusia tidak kenal
malu, dan dilingkungan kerjanya suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kesalahan, maka
kode etik sama sekali tidak punya makna. Berbeda halnya dengan kode perilaku yang
bersifat praksis dan spesifik bagi suatu media pers. Kode perilaku berfungsi sebagai dasar
dalam manajemen organisasi media dalam penilaian dan keputusan atas karir profesional
seorang personel jurnalisme.
Dengan kaidah-kaidah yang bersumber dari code of ethics dan code of conduct, media
jurnalisme menjalankan fungsi imperatif atas dasar etik dan epistemologi dalam keberadaan
media jurnalisme, yang bertujuan agar institusi pers dapat menjadi zona netral bagi
pengwujudan kedua macam hak warga tersebut. Keberadaan media pers bertumpu pada
kualitas institusional bersifat sosiologis, yaitu keterpercayaan (credibility). Tingkat
keterpercayaan publik terhadap suatu institusi pers sebagai basis sosiologis dari hubungan
media jurnalisme dengan masyarakat. Ini disebut sebagai kualitas hubungan institusi pers
dengan masyarakat, terdiri atas 2 tataran, pertama merupakan basis kultural terhadap institusi
jurnalisme di tengah masyarakat secara umum, dan kedua persepsi warga terhadap media
pers secara spesifik.
Hal pertama berupa kehidupan publik yang melingkupi institusi jurnalisme, yaitu
tatanan yang berlandaskan prinsip demokrasi. Ini dimaksudkan sebagai budaya pers atau
budaya jurnalisme, suatu orientasi nilai untuk menjadikan informasi jurnalisme sebagai dasar
dalam membentuk pendapat publik bertolak dari penghayatan warga tentang signifikansi
pendapatnya dalam kehidupan polity baik lokal maupun nasional. Budaya jurnalisme yang
menjadi dasar bagi institusi pers yang top-down dan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan
politik (negara atau masyarakat), kapital atau komunalisme, akan berbeda dengan budaya
jurnalisme yang menjadi dasar bagi institusi pers yang bersifat bottom-up dan berfungsi
sebagai instrumen masyarakat dalam kehidupan publik/negara.
Hal kedua, keterpercayaan terhadap media pers tertentu, bertolak dari persepsi warga
masyarakat atas fungsi institusional sebagai media jurnalisme. Persepsi ini bersifat spesifik,
tidak terbentuk tiba-tiba karena sebagaimana proses sosiologis lazimnya, merupakan hasil
interaksi antara kinerja (performance) media pers tadi dengan khalayak. Dengan standar atau
kaidah tindakan profesional dapat dihadirkan suatu media pers yang sesuai dengan fungsi
institusional dalam demokrasi, sehingga terbentuk kepribadian (personality) dicitrakan oleh
khalayak. Citra sosial suatu media pers berbeda satu sama lainnya, terbentuk dari kinerja
masing-masing melalui keluaran (output) informasi jurnalisme yang disampaikan kepada
masyarakat. Membangun citra ini tidak dapat dilakukan melalui strategi marketing atau pun
public relations, tetapi melalui interaksi yang dibangun melalui informasi jurnalisme yang
disampaikan dari edisi ke edisi.
Dalam melahirkan dan menjaga institusi pers sebagai zona netral dalam kehidupan
publik, dilakukan dengan menegakkan dan memelihara standar profesi jurnalisme
(kewartawanan). Ini dijalankan dengan berbagai kegiatan yang mencakup seluruh aspek
yang diperlukan dalam menjaga standar profesional jurnalisme, yaitu melalui standar teknis
dan etis dan penilaian atas hasil kerja. Kegiatan ini mencakup tiga dimensi, yaitu pertama
peningkatan standar profesional jurnalisme, kedua berupa pengawasan atas standar kerja
profesional jurnalisme, dan ketiga penilaian atas keberadaan media pers di tengah
masyarakat. Hal pertama berlangsung melalui pendidikan jurnalisme, kedua dengan lembaga
ombudsman, dan ketiga melalui lembaga pengawasan media (media watch). Tiga wilayah
kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar kebebasan pers yang menjadi landasan kerja
penyelenggaraan media pers dapat berjalan secara tepat dalam masyarakat.
Pendidikan jurnalisme mencakup ranah etik dan epistemologi, diharapkan dapat
memberikan konsep profesionalitas yang mengandung universalitas kepada calon jurnalis.
Setiap profesi terdiri atas standar etis dan epistemologi, dan inilah yang membedakan dari
pertukangan. Dengan demikian pendidikan jurnalisme pada tataran profesional tidak hanya
bersifat teknis pertukangan (technicalities), seperti teknik menulis berita, teknik wawancara,
dan semacamnya; tetapi bertolak dari pengembangan intelektualitas untuk penghayatan
orientasi etis dan epistemologis. Tentunya kewajiban moral untuk mengembangkan standar
pendidikan profesional jurnalisme ini berada pada universitas.
Pada wilayah kedua, lembaga ombudsman diperlukan untuk memelihara standar
profesional yang dijalankan oleh jurnalis, manakala terjadi ketidak-puasan (complaint) dari
warga masyarakat. Lembaga ombudsman terdiri atas person-person yang memiliki
kredibilitas sosial dan mengenali kaidah etis dan epistemologi jurnalisme, menjalankan
fungsi memeriksa standar prosedur kerja (dimensi epistemologis) dalam konteks kepantasan
sosial dan universal (dimensi etis). Kredibilitas sosial ini menjadi dasar bagi wacana
penilaian yang dikeluarkannya, sehingga warga masyarakat akan menghargai pernyataannya.
Dengan begitu landasan bagi lembaga ombudsman adalah keterhomatan (respectability)
dalam kehidupan publik. Wacana penilaian dari lembaga ombudsman ini berupa sanksi atau
penjelasan ketidak-bersalahan, karena dilambari oleh keterhomatan dan kejujuran personperson
majelisnya, menjadi acuan bagi organisasi media maupun warga masyarakat.
Keberadaan lembaga ini dapat pada tataran suatu organisasi atau perusahaan media
pers, atau tataran yang lebih luas yaitu organisasi profesi jurnalis, atau tataran yang bersifat
supra struktur bagi organisasi-organisasi profesi jurnalis. Idealnya, setiap organisasi media
pers terutama yang besaran organisasi personel dan keluaran jurnalismenya memiliki potensi
untuk terjadinya pertentangan dengan warga masyarakat, memiliki lembaga ombudsman
yang dapat memberikan pernyataan berupa wacana penilaian yang dihargai oleh warga
masyarakat. Kalau pada tataran organisasi/organisasi media pers tidak ada lembaga
ombudsman, maka setiap personel jurnalis perlu menjadi anggota organisasi atau asosiasi
profesi, sehingga penilaian standar kerja profesionalnya dilakukan oleh lembaga ombudsman
organisasinya ini. Hal yang sama dilakukan oleh lembaga ombudsman pada tataran supra
struktur, terhadap setiap jurnalis, terlepas apakah yang bersangkutan menjadi anggota atau
tidak dari organisasi profesi jurnalis tertentu.
Pada wilayah ketiga, kegiatan media watch dilakukan oleh lembaga/institusi dalam
masyarakat yang melakukan pengamatan atas isi/muatan media untuk menjaga hak warga
masyarakat. Pengamatan ini dilakukan terus-menerus, ada atau tidak ada komplain atau
protes masyarakat. Berbeda dengan ombudsman bagi media ataupun organisasi profesi,
institusi media watch dari masyarakat ini tidak perlu meneliti standar prosedur kerja
profesional dari personel jurnalisme. Pengawasan dijalankan dengan konsentrasi sepenuhnya
atas informasi yang muncul di media atas dasar penilaian akademik.
Kelembagaan media watch merupakan bagian dalam upaya menjaga kebebasan pers
dari ancaman “musuh”nya. Adapun “musuh” bagi kebebasan pers, pertama bersifat eksternal
yaitu negara, pasar, atau kelompok komunal yang berpretensi menggunakan media pers untuk
kepentingan kekuasaan. Kedua bersifat internal yaitu jurnalis dan pengelola media pers,
berupa penyalah-gunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis sendiri. Kedua
macam “musuh” ini merusak kebebasan pers, sehingga media pers bukan sebagai forum
bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat. Dengan kata
lain, lembaga media watch berpretensi untuk menilai sejauh mana institusi pers dapat
berfungsi sebagai zona netral yang bersih dari kekuasaan eksternal maupun kepentingan
internal dari pengelola atau pemilik perusahaan media.

Masalah mendasar dalam pengembangan kebebasan pers di Indonesia adalah anomali
dalam standar etis dan epistemologi. Sumbernya adalah kelemahan dari 3 wilayah, yang
semuanya terimbas oleh korporatisme negara yang dijalankan oleh rezim Orde Baru puluhan
tahun. Era rezim ini diisi oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik
dan korporatis dengan nilai fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal
berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan tekanan yang mematikan daya periferi. Dalam
politik misalnya dijalankan prinsip massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan
secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistis dan top-down. Informasi publik
bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah
terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Sementara informasi publik melalui media pers
difilter demi kepentingan penguasa negara. Sehingga fungsi media pers dalam kehidupan
publik bagi warga masyarakat tidak dirasakan perlunya, sebab media jurnalisme menjalankan
jurnalisme pembangunan yang bersifat top-down.(From Ashadi Siregar)


1 Response to “kode etik jurnalisme”


  1. 1 David
    April 5, 2009 at 5:50 am

    INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung
    di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’. Maka benarlah statemen KAI : “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap”. Bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah sangat jauh sesat terpuruk dalam kebejatan.
    Quo vadis hukum Indonesia?

    David
    (0274)9345675


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


sohibrama@gmail.com

soekarno falls

More Photos
Internet Sehat

Pengunjung

  • 213,125 hits

butuh buku ini email ajah:

kontak online

Hidup…Kawanku

Assalamu'alaikum Wr Wb, kawan, tidak selamanya kehidupan ini sulit bila kau ditemukan dalam susah hati itu hanyalah kebetulan saja apabila kita ditemukan dalam keadaan gembira itupun hanya kebetulan saja hidup ini adalah sesuatu yang sementara kita dapat menjadi senang dalam suatu waktu dan kita bisa sedih dalam suatu waktu Wassalamu'alaikum

Biennale Jogja XI

telpon kita :

Call kawanrama from your phone!

Categories

March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
PageRank

kunjungan

free counters

RSS media ide periklanan

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS berita indonesia

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS kompas

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Muka Pembaca

View My Profile community View My Profile View My Profile View My Profile

RSS bola

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS inggris

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia
Yuk.Ngeblog.web.id

%d bloggers like this: